ORINEWS.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sudah mencegah Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, agar tidak pergi ke luar negeri selama 6 bulan ke depan setelah ditetapkan sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, setelah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada Senin, 23 Desember 2024, KPK secara otomatis juga mencegah Hasto dan beberapa orang lainnya agar tidak bepergian ke luar negeri.
“Seperti yang diketahui, pada SOP yang kita miliki, ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan. Pencekalan terhadap yang bersangkutan,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Desember 2024.
Selain Hasto, KPK juga melakukan pencegahan terhadap beberapa orang lainnya yang dianggap memiliki informasi penting. Namun, Asep belum membeberkan identitas pihak lain dimaksud.
“Jadi pencekalan serta-merta kita lakukan. Pencekalan itu seperti biasanya enam bulan, nanti kan bisa diperpanjang seperti itu. Tidak hanya orang tertentu ya, memang semuanya seperti itu,” pungkas Asep.
KPK resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan Caleg PDIP Agustiani Tio F.
Dua orang tersangka baru itu adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagian berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto untuk merendam ponselnya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020.
Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
