Mukernas MUI: Taujihat HAM dan Dukungan untuk Palestina Merdeka

ORINEWS.id – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Majelis Ulama Indonesi (MUI) bakal mengeluarkan taujihat (arahan atau panduan) mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Palestina merdeka.

Wakil Ketua Steering Committee (SC) Mukernas IV MUI, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyampaikan secara konsisten MUI akan terus menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina.

Prof Sudarnoto mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi negara terdepan dalam membela Palestina.

“MUI memiliki orientasi yang jelas dalam mendukung hak asasi manusia, termasuk hak rakyat Palestina untuk merdeka,” kata Prof Sudarnoto dalam Konfrensi Pers jelang Mukernas IV di Kantor Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Jalan Dempo, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024) lalu.

Lebih lanjut, Guru Besar UIN Jakarta ini mengatakan, krisis di Palestina tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga menyentuh masyarakat internasional.

Prof Sudarnoto menerangkan, saat ini masyarakat Indonesia dan dunia sedang menyoroti jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah sehingga, timbul pertanyaan, bagaimana dampaknya terhadap perjuangan Palestina?

Menurutnya, jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah menjadi salah satu spekulasi penting yang harus dijawab melalui analisis mendalam dan pendekatan strategis. Oleh karena itu, isu tersebut akan dibahas pada Mukernas IV MUI.

Perubahan situasi di Suriah tersebut diprediksi bisa memberikan dampak signifikan terhadap geopolitik regional, termasuk isu Palestina.

“Suriah adalah bagian dari kompleksitas Timur Tengah, dan stabilitas di sana akan sangat memengaruhi konstelasi politik di kawasan, terutama terkait dengan perjuangan rakyat Palestina,” jelasnya.

Prof Sudarnoto juga menegaskan bahwa pendekatan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama dalam merespons krisis ini.

“MUI memiliki komitmen untuk melindungi masyarakat di mana saja, terutama yang terdampak oleh konflik dan krisis kemanusiaan,” katanya.

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, MUI memiliki peran strategis dalam mendorong solusi diplomatik untuk isu-isu global.

Prof Sudarnoto menekankan bahwa MUI menjalankan diplomasi yang “khas,” yaitu diplomasi berbasis nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

“Kami tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga bagian dari problem solving terhadap isu-isu perubahan global,” ungkapnya.

Prof Sudarnoto menyampaikan bahwa MUI terus memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah dan masyarakat internasional terkait isu Palestina dan Suriah.

“Kami akan terus berdiskusi secara rasional dan memberikan rekomendasi berbasis data serta analisis yang mendalam,” katanya.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional ini menekankan, peran Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

“Indonesia harus menjadi aktor utama dalam diplomasi global, baik untuk Palestina maupun isu-isu kemanusiaan lainnya,” ujarnya.

Mukernas IV MUI juga bakal mendukung komitmen ekonomi kerakyatan Presiden RI Prabowo Subianto dalam bentuk taujihat (arahan atau panduan).

Ketua Steering Committee (SC) Mukernas IV MUI, KH Masduki Baidlowi, mengatakan ekonomi kerakyatan menjadi fokus pembicaraan yang disampaikan Presiden Prabowo berulang kali di momen pidatonya.

‘’Jadi Presiden Prabowo berulang-ulang di beberapa tempat itu fokus kepada masalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi (kerakyatan) bahasa lainnya ekonomi konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33

Undang-undang Dasar 1945,’’ kata ulama yang akrab disapa Kiai Masduki.

Kiai Masduki menjelaskan, ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ini dirumuskan oleh Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Ketika sekolah di Belanda, Bung Hatta terinspirasi oleh konsep-konsep dan pelaksanaan kebijakan ekonomi di Skandanavia.

‘’Negara-negara Eropa Barat, akhirnya negara disana yang disebut negara welfare state atau negara kesejahteraan yang menginspirasi (Pasal 33) Undang-undang Dasar 1945. Sejak dirumuskan, sampai sekarang belum terlaksana dengan baik,’’ ungkapnya.

Oleh karena itu, Ketua MUI Bidang Infokom ini menegaskan, MUI akan mendukung komitmen Presiden Prabowo itu terkait ekonomi kerakyatan dalam bentuk taujihat di Mukernas IV. Mukernas IV MUI akan berlangsung pada 17-19 Desember 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

‘’Ini adalah Mukernas yang terakhir (periode pengurus 2020-2025). Oleh karena itu, dalam Mukernas terakhir itu ada beberapa tracing yang sangat penting untuk menjadi fokus program dari MUI baik pusat terutama maupun daerah,’’ sambungnya. []