ORINEWS.id – Polemik terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) terus bergulir menyusul laporan terhadap Said Didu oleh sejumlah kelompok masyarakat. Polres Tangerang kini dikabarkan tengah memproses laporan tersebut ke tahap penyidikan.
Said Didu dikenal vokal memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak proyek ini. Namun, proyek tersebut juga memicu konflik horizontal, baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pihak pengusahaa atau oligarki.
Terkait itu, Pengamat Politik sekaligus aktivis senior, Rocky Gerung menjelaskan bahwa peran negara sangat penting dalam menyelesaikan konflik agraria seperti ini.
“Indonesia didesain untuk mendistribusikan keadilan. Negara didesain untuk menjamin bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dengan persaingan ekonomi. Tetapi negara juga menjamin bahwa para akumulator, terutama para pengusaha yang sekarang kita sebut sebagai pengusaha ekstraktif industri yang pertumbuhannya bisa dipercepat, itu berhak untuk mengejar keuntungan,” kata Rocky dikutip dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin, 18 November 2024.
Dengan kata lain, negara harus mewujudkan keadilan bagi semua pihak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lanjut Rocky, ketika mengacu pada pasal 33 UUD 1945, pembangunan ekonomi harus mencapai keadilan yang dilakukan oleh koperasi, pengusaha (swasta) dan BUMN.
“Jadi sekali lagi negara bertanggung jawab terhadap distribusi. Yang bermasalah adalah kalau negara tidak mampu untuk mendistribusikan hasil akumulasi dari korporasi, itu artinya negara gagal dan negara membiarkan konflik berlangsung antara rakyat dengan oligarki,” jelasnya.
“Nah ini yang sebetulnya mau kita baca secara lebih tajam bahwa negara mensponsori ketegangan kelas pada akhirnya,” tegas Rocky.
Ia menyebut kondisi itu berbahaya bagi kelangsungan negara sesuai cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam Pancasila.
“Kan itu yang membahayakan persahabatan sosial kita. Itu yang membahayakan kemanusiaan yang adil beradab, membahayakan persatuan di Indonesia dan membahayakan sila kelima dari Pancasila,” tandasnya.[]
