ORINEWS.id – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kabinet Merah Putih (KMP) periode 2024-2029 yang memiliki harta paling banyak versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Berdasarkan penelusuran di website LHKPN KPK seperti dilansir rmol, Selasa, 22 Oktober 2024, dari total 48 menteri KMP, tercatat ada 11 menteri yang memiliki harta kekayaan di atas Rp100 miliar.
Urutan pertama menteri yang memiliki harta terbanyak adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Dia terakhir lapor LHKPN pada 2023 dengan nilai harta sebesar Rp2.665.900.513.951 (Rp2,66 triliun).
Urutan kedua terbanyak adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir sebesar Rp2.313.421.974.354 (Rp2,31 triliun) pada 2023 lalu. Urutan ketiga adalah, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memiliki harta sebesar Rp1.196.888.974.071 (Rp1,19 triliun) pada 2023.
Urutan keempat adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Perkasa Roeslani dengan harta sebesar Rp860.715.364.555 (Rp860,71 miliar) pada 2023.
Lalu kelima adalah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan harta sebesar Rp411.677.681.844 (Rp411,67 miliar) pada 2023. Yang keenam adalah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dengan harta sebesar Rp310.420.076.693 (Rp310,42 miliar) pada 2023.
Selanjutnya di urutan ketujuh adalah, Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo dengan harta sebanyak Rp288.724.801.483 (Rp288,72 miliar) pada 2024. Yang kedelapan adalah, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dengan harta sebesar Rp200.537.426.176 (Rp200,53 miliar) pada 2023.
Kemudian yang kesembilan adalah, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dengan harta sebanyak Rp197.538.748.706 (Rp197,53 miliar) pada 2023. Yang kesepuluh adalah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan harta sebesar Rp116.530.289.450 (Rp116,53 miliar) per 21 Februari 2024.
Terakhir di posisi kesebelas adalah, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi memiliki harta sebesar Rp102.117.900.000 (Rp102,11 miliar) pada 2023.
Namun demikian, masih ada 6 menteri yang belum memiliki LHKPN atau belum pernah menyerahkan data harta kekayaannya kepada KPK. Mereka adalah, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan. Selama menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di pemerintahan Joko Widodo, Budi Gunawan tidak pernah melaporkan LHKPN.
Selanjutnya adalah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti; Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo; Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara; Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana; dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi.
