ORINEWS.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada para calon menteri yang akan membantunya dalam pemerintahan periode 2024-2029. Dalam pertemuan yang berlangsung di kediamannya di Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Rabu (16/10/2024), Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bijaksana dan transparan.
Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum dan HAM terpilih, menyampaikan pesan utama dari Prabowo, yaitu prioritas kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara.
“APBN harus benar-benar digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Supratman usai mengikuti pembekalan tersebut seperti dilansir tribunnews.com, Rabu.
Dalam arahannya, Prabowo meminta seluruh jajarannya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dengan baik, serta memastikan adanya koordinasi antar kementerian agar setiap kebijakan berjalan selaras.
“Kami diberi bekal untuk bekerja sesuai tupoksi masing-masing dan saling berkoordinasi,” tambah Supratman.
Fokus Utama Pemerintahan Prabowo
Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan berfokus pada kedaulatan pangan, energi, dan air. Tiga sektor ini dinilai sebagai kunci bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Pengarahan Bapak Presiden terpilih menyangkut soal bagaimana kita melaksanakan kegiatan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan,” jelas Supratman lebih lanjut.
Pesan Tegas: Hindari Penyalahgunaan APBN
Salah satu pesan terakhir yang disampaikan Prabowo kepada para calon menterinya adalah agar tidak ada yang mencoba menyalahgunakan APBN untuk kepentingan pribadi.
“Beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba-coba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri,” tutup Supratman.
Arahan ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk menjaga integritas dalam kabinetnya dan memastikan penggunaan anggaran negara secara tepat dan transparan. Dengan pesan ini, Prabowo berharap seluruh menteri dapat menjalankan amanahnya dengan baik demi kesejahteraan rakyat Indonesia selama lima tahun ke depan.[]