TERBARU

Bodyguard Arsin Disebut Hingga Rela Taruhan Potong Leher Apabila Bosnya Ditangkap Karena Pagar Laut Tayang: Jumat, 14 Februari 2025 17:55 WIB Tribun XBaca tanpa iklan Editor: Desy Selviany zoom-inBodyguard Arsin Disebut Hingga Rela Taruhan Potong Leher Apabila Bosnya Ditangkap Karena Pagar Laut Kompas.com/ Acep Nazmudin A-A+ KADES KOHOD ARSIN — Kepala Desa Kohod, Arsin saat meninjau area laut yang memiliki SHGB dan SHM, di Desa Kohod, kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025) (foto kiri) dan (kanan) suasana kediaman Kepala Desa Kohod, Arsin di Kampung Kohod, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Selasa (28/1/2025). 400 warga Desa Kohod memburu Arsin yang kini tidak diketahui keberadaannya usai rumahnya digeledah Bareskrim. (Acep Nazmudin/ Kompas.com ) WARTAKOTALIVE.COM – Saking percaya diri dengan majikannya Kepala Desa Kohod, Arsin, seorang bodyguard atau Paspamdes disebut hingga sesumbar rela potong leher. Sesumbar seorang bodyguard Kepala Desa Kohod Arsin itu diceritakan oleh Henri Kusuma, penasihat hukum warga korban pagar laut seperti dimuat Tribunnews.com melalui BangkaPos Jumat (13/2/2025). Henri Kusuma mengungkapkan peringai Arsin bak Raja apabila berhadapan dengan rakyat jelata di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejak menjabat pada 2021, Arsin dikenal sebagai sosok yang arogan dan tak segan memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Jika tidak diikuti, Arsin tak segan mengerahkan preman hingga tukang pukul. “Di mata warga Kohod, Arsin seperti monster. Apapun yang dia bilang harus diikuti warga. Arogan,” kata Henri Kusuma. Saking arogannya, Arsin sangat percaya diri tidak akan bisa ditangkap oleh siapapun dalam kasus pagar laut ini. BERITA TERKAIT Jadi Tersangka Persetubuhan Anak, Vadel Badjideh Terancam 15 Tahun Penjara – TribunnewsTribunnews.com Jadi Tersangka Persetubuhan Anak, Vadel Badjideh Terancam 15 Tahun Penjara Harvey Moeis Divonis 20 Tahun dan Dimiskinkan Pengadilan Tinggi Jakarta, Kuasa Hukum: Innalillahi – TribunnewsTribunnews.com Harvey Moeis Divonis 20 Tahun dan Dimiskinkan Pengadilan Tinggi Jakarta, Kuasa Hukum: Innalillahi Bukti Prabowo Berpihak untuk Rakyat Kecil, 1.641 Sertifikat Tanah untuk Warga Majalengka – TribunnewsTribunnews.com Bukti Prabowo Berpihak untuk Rakyat Kecil, 1.641 Sertifikat Tanah untuk Warga Majalengka Hasan Nasbi: Kalau Habis Kontrak Jangan Bilang Terkena PHK karena Efisiensi – TribunnewsTribunnews.com Hasan Nasbi: Kalau Habis Kontrak Jangan Bilang Terkena PHK karena Efisiensi Reza Gladys Mengaku Diancam hingga Diperas Rp 5 Miliar, Nikita Mirzani Sebut Ongkos Endorsement – TribunnewsTribunnews.com Reza Gladys Mengaku Diancam hingga Diperas Rp 5 Miliar, Nikita Mirzani Sebut Ongkos Endorsement Reaksi Hasto Kristiyanto Jelang Sidang Putusan Praperadilan Penetapan Tersangkanya Digelar Besok – TribunnewsTribunnews.com Reaksi Hasto Kristiyanto Jelang Sidang Putusan Praperadilan Penetapan Tersangkanya Digelar Besok Dikabarkan Sudah Menikah dengan Dito Mahendra, Ini Pengakuan Nindy Ayunda – TribunnewsTribunnews.com Dikabarkan Sudah Menikah dengan Dito Mahendra, Ini Pengakuan Nindy Ayunda Kecewa Berat Vonis Praperadilan Hasto Kristiyanto, Kuasa Hukum Singgung Soal Peradilan Sesat 2 jam lalu
Politik

Janji Rp500 Juta per Desa dalam Visi Misi Paslon Iqbal-Dinda Dinilai Tak Realistis

image_pdfimage_print

ORINEWS.id  – Janji pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda, yang menyebutkan akan memberikan dana desa sebesar Rp300 hingga Rp500 juta dalam visi misi mereka, dinilai tidak realistis oleh sejumlah pihak.

Ketua Partai Ummat NTB, Yuliadin menilai program tersebut merupakan program cocokologi terhadap program ADD yang saat sekarang dianggap berhasil, tidak mendidik dan dianggap tidak rasional dengan kondisi fiskal daerah. “Inikan program cocokologi, tidak mendidik dan tidak realistis.

Mestinya mereka melihat prioritas program yang ada di RPJM daerah. Jangan sampai program ini hanya menghambur-hamburkan APBD kita yang sekarang masih dalam kondisi belum stabil ini,” ujar Yuliadin dalam keterangannya mengutip Antara pada Senin (6/10/2024).

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Dompu ini, mengatakan keberadaan desa atau kelurahan sebagai basis kekuatan Politik di era pilkada langsung ini menjadi kian seksi untuk menjadi bahan dalam penyusunan visi, misi dan program dari setiap pasangan calon kepala daerah.

BACA JUGA
Langkah Prabowo Lindungi Harga Gabah dan Jagung Petani Diapresiasi

Sebelumnya, Juru Bicara Utama Pasangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim mengatakan bantuan hibah sebesar Rp300 sampai Rp500 juta untuk diberikan kepada desa/kelurahan ini tertuang dalam visi misi 10 program unggulan pasangan Iqbal-Dinda, yakni desa berdaya.

“Apakah bantuan program itu mampu di anggarkan di APBD?. Jawabnya, bisa,” uhar Adhar Hakim didampingi Ketua Tim Pasangan Iqbal-Dinda Anis Mujahid Akbar.

Advertisements
PIRA - PELANTIKAN GUBERNUR ACEH

Bila melihat kemampuan fiskal daerah yang saat ini mencapai Rp6,1 triliun menurutnya pemberian dana hibah itu bisa diwujudkan oleh pasangan Iqbal-Dinda. “Kalau di hitung-hitung APBD NTB Rp6,1 triliun terus dana Rp500 juta dikalikan 1.140 desa/kelurahan total dananya Rp570 miliar.

Artinya, angka itu masih bisa ditanggulangi dengan kapasitas APBD kita,” jelasnya.

BACA JUGA
Polisi Dinilai Tidak Serius Tuntaskan Kasus DWP
WALI NANGGROE - PELANTIKAN GUBERNUR ACEH

Namun demikian Adhar Hakim, dalam pemberian dana hibah ini, pasangan Iqbal-Dinda tidak akan tergantung pada APBD semata, melainkan akan menarik dana-dana lain dari pemerintah pusat.

Mengingat, Iqbal sendiri merupakan kader Gerindra dan linier programnya dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. “Pak Iqbal ini kader Gerindra.

Ruang penyamaan persepsi pembangunan akan kami jelaskan dengan pemerintah pusat, sehingga ide dalam bentuk hibah dan program itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan jika Iqbal-Dinda terpilih,” terang Adhar Hakim.

Selain itu menurutnya dalam konteks regulasi di Kemendagri, pemberian dana hibah ini justru memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membuat konsep seperti itu, sehingga tidak ada persoalan. “Kita buat desain desk kemantapan provinsi dan kabupaten kota.

Kami masuk dalam ruang pembiayaan lain dan itu bisa dan kami mendesain-nya dalam ruang yang hati-hati. Dan ini juga tidak akan tumpang tindih dengan program Dana Desa atau Anggaran Dana Desa (ADD),” bebernya.

Meski begitu mantan Ketua Ombudsman NTB dua periode ini, menyatakan alokasi anggaran hibah ini tidak diberikan sekaligus dalam satu tahun, melainkan disalurkan secara bertahap. “Jadi hibah anggaran ini tidak sekaligus, tapi bertahap,” tutupnya

Artikel Terkait

Load More Posts Loading...No more posts.