ORINEWS.id – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, menegaskan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada Aceh yang sedang berlangsung. Safrizal menekankan bahwa ASN yang terbukti tidak netral akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan Safrizal dalam wawancaranya dengan awak media usai menghadiri Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2024 di wilayah Aceh.
Apel tersebut diselenggarakan oleh Kodam Iskandar Muda di Lapangan Blang Padang, Selasa, 24 September 2024, dan dipimpin oleh Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han). Acara tersebut juga dihadiri oleh Pj Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, serta para pimpinan Forkopimda Aceh lainnya.
“ASN harus netral. Jika melanggar, tanggung sendiri risikonya. Ini sudah saya sampaikan kepada para ASN. Jangan melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Pikirkan baik-baik. Jika ada laporan dari Panwaslih mengenai ASN yang melanggar netralitas, saya akan bertindak tegas,” ujar Safrizal.
Ia berharap Pilkada Aceh dapat berlangsung kondusif tanpa insiden apapun, sehingga semua tahapan pemilihan dapat berjalan sukses hingga penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang definitif.
Sementara itu, Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, dalam amanatnya kepada para prajurit, menekankan bahwa apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapan pasukan di bawah Kodam Iskandar Muda. Pangdam menyebutkan bahwa 6.375 prajurit dari berbagai satuan akan dikerahkan ke sejumlah wilayah Kodim dan Korem di seluruh Aceh.
“Apel ini sangat penting untuk memastikan kesiapan prajurit dan alutsista. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, pasukan harus siap merespon setiap situasi,” tegas Pangdam.
Ia juga mengingatkan bahwa beberapa tahapan awal Pilkada telah berjalan dengan baik dan mulai 25 September akan memasuki masa kampanye. Menurut Pangdam, kolaborasi Forkopimda menjadi kunci sukses kelancaran seluruh proses Pilkada. Kodam akan terus bekerja sama dengan Polda dan Pemerintah Aceh untuk memastikan keamanan.
Pangdam juga menekankan pentingnya netralitas TNI dalam Pilkada, mengingat bahwa netralitas adalah salah satu cara untuk menjaga citra TNI di mata masyarakat. “TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan tidak boleh memihak kepada pasangan calon manapun. Prajurit yang melanggar netralitas akan ditindak tegas,” katanya.
Kondisi keamanan di Aceh saat ini, menurut Pangdam, cukup baik, dan ia optimis Pilkada Aceh akan berjalan damai tanpa insiden apapun.
Kapolda Aceh, Irjen Pol. Achmad Kartiko, S.I.K., M.H., dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian juga telah menyiapkan pasukan pengamanan untuk Pilkada. Kapolda menambahkan bahwa pengamanan tidak hanya terbatas pada tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga pada pengawalan logistik Pilkada, surat suara, proses rekapitulasi suara hingga pengamanan para pasangan calon kepala daerah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota.
“Kami bersama-sama akan menjaga pesta demokrasi ini,” ujar Kapolda.[]
