Sampah Mengira Dirinya Berlian: Fenomena Kader Partai Terjebak Ilusi

*Oleh: Awalin Ridha

Dalam dunia politik Indonesia yang penuh dengan intrik dan kepentingan, kita sering menemukan kader-kader partai yang tampaknya lupa akan kualitas sejati mereka. Mereka berkoar-koar di hadapan publik, merasa diri mereka adalah berlian yang berkilau, sementara kenyataannya mereka hanyalah sampah yang terselip di antara kilauan palsu. Fenomena ini bukan hanya merusak citra partai, tetapi juga menunjukkan betapa berbahayanya ilusi yang dibangun oleh ambisi buta.

Sering kali, ada kader partai yang begitu percaya diri dengan kedudukannya, merasa diri mereka bernilai tinggi hanya karena berada di posisi tertentu atau karena mendapatkan sedikit sorotan media. Mereka tampil dengan pidato yang penuh semangat, berusaha meyakinkan publik bahwa mereka adalah pemimpin masa depan yang kita butuhkan.

Namun, jika kita mengupas lebih dalam, kita akan menemukan bahwa klaim-klaim mereka seringkali kosong, tanpa prestasi nyata yang mendukung. Yang lebih parah lagi, mereka mudah tersinggung atau “baper” ketika kritik diarahkan kepada mereka, menunjukkan ketidakmatangan dalam menghadapi tantangan kepemimpinan.

Lebih jauh lagi, kader-kader ini sering kali mengandalkan kekuatan uang (money politics) untuk mempertahankan posisi mereka. Bukannya membangun basis dukungan melalui kerja nyata atau pengabdian kepada rakyat, mereka lebih memilih jalur instan dengan menyogok simpatisan dan membeli loyalitas.

Inilah yang kemudian memperkuat ilusi mereka sebagai ‘berlian’, meskipun substansi yang mendasari sangat rapuh. Kecenderungan untuk mengandalkan kapital daripada kapabilitas ini menunjukkan betapa buruknya kondisi meritokrasi di dalam tubuh partai.

Selain itu, ketakutan mereka terhadap kritik semakin memperburuk situasi. Ketika dihadapkan dengan kritik, baik dari dalam partai maupun dari luar, respons mereka sering kali berlebihan. Alih-alih melihat kritik sebagai bentuk refleksi diri atau sarana untuk memperbaiki diri, mereka justru menganggapnya sebagai ancaman yang harus dibungkam.

Kader-kader ini cenderung memobilisasi dukungan untuk menyerang balik atau bahkan melakukan manuver politik yang destruktif terhadap para pengkritik mereka. Ketidakmampuan menerima kritik ini menunjukkan betapa rentannya mereka di balik permukaan citra kuat yang mereka coba tampilkan.

Lebih lanjut, banyak dari kader ini sering menonjolkan fakta bahwa mereka adalah ketua dari sebuah organisasi atau lembaga, seolah-olah posisi tersebut membuktikan kualitas kepemimpinan mereka. Padahal, banyak dari jabatan tersebut diperoleh bukan melalui meritokrasi atau pencapaian, melainkan karena permainan orang dalam dan jaringan kedekatan dengan elit partai. Prestasi mereka sering kali hanya berhenti pada pencapaian posisi, tanpa ada evaluasi atau pencapaian nyata yang bisa dibanggakan.

Mereka bersembunyi di balik gelar ketua, menggunakan jabatan untuk membangun citra diri yang melebih-lebihkan, tanpa menyadari bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari posisi, tetapi dari dampak dan kontribusi yang diberikan.

Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa kader ini bahkan bersembunyi di balik bayang-bayang ayah mereka yang merupakan politisi atau mantan politisi ternama. Mereka menggunakan nama besar dan pengaruh ayah mereka sebagai tameng untuk menghindari kritik dan membangun legitimasi politik.

Dengan demikian, mereka menciptakan ilusi bahwa mereka telah mendapatkan dukungan berdasarkan prestasi pribadi, padahal sebenarnya mereka hanyalah penumpang yang menikmati hasil dari kerja keras generasi sebelumnya.

Ini menegaskan bahwa fenomena politik dinasti masih sangat kuat dalam lanskap politik kita, di mana kekuasaan dan pengaruh dapat diwariskan tanpa memandang kualitas atau kapabilitas yang sesungguhnya.

Tidak hanya di arena politik, dalam organisasi dan lembaga yang mereka pimpin, kader-kader ini sering terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Mereka menggunakan jabatan dan otoritas mereka untuk keuntungan pribadi, menekan pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman, atau memanipulasi keputusan demi kepentingan sendiri. Dalam banyak kasus, keputusan-keputusan yang diambil cenderung tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi yang fair dari anggota organisasi lainnya.

Alih-alih memimpin dengan bijaksana dan adil, mereka lebih suka menggunakan pendekatan otoriter, menutup ruang kritik, dan meminggirkan suara-suara yang berbeda. Sikap semacam ini bukan hanya merusak kredibilitas mereka sendiri, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi yang mereka wakili.

Fenomena ini mencerminkan budaya politik yang masih terjebak dalam ilusi dan pencitraan. Kader-kader ini, meskipun tidak memiliki kemampuan atau visi yang jelas, terus mendominasi panggung politik hanya karena mereka pandai memainkan permainan pencitraan.

Ini bukan hanya masalah mereka sendiri, tetapi juga cerminan dari sistem partai yang memprioritaskan loyalitas dan kedekatan daripada kompetensi dan integritas.

Dalam konteks politik patronase, kader semacam ini sangat diuntungkan karena mereka dapat terus bertahan melalui politik uang dan jaringan pribadi, bukan berdasarkan kualitas yang sejati.

Di antara kalangan rekan partainya sendiri, kader-kader ini mungkin tidak disukai karena sikap kekanak-kanakan mereka. Sifat mudah baper, ketidakmampuan menerima kritik, dan kecenderungan untuk berkoar-koar tanpa substansi nyata, membuat mereka kehilangan respek di mata kolega mereka.

Akibatnya, banyak dari rekan mereka lebih memilih mendukung figur yang memiliki sikap lebih bijaksana, yang tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak berdasarkan pertimbangan yang matang dan keseimbangan emosi.

Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa demokrasi membutuhkan pemimpin yang lebih dari sekadar kemampuan tampil di depan umum atau menunjukkan gelar. Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif dari individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis, integritas, dan komitmen untuk melayani kepentingan publik.

Pemimpin yang hanya mengandalkan pencitraan dan kekuatan uang adalah ancaman bagi sistem demokrasi itu sendiri, karena mereka cenderung merusak kepercayaan publik dan memperburuk korupsi dalam birokrasi.

Sebagai masyarakat, kita harus lebih kritis dalam menilai pemimpin. Jangan terjebak oleh tampilan luar dan gelar, tapi perhatikan perilaku, sikap, dan prestasi nyata. Jika kita terus membiarkan fenomena ini berlanjut, kita bukan hanya memberi tempat bagi sampah yang mengira dirinya berlian untuk berkuasa, tetapi juga berkontribusi pada degradasi moral dan standar kepemimpinan di negara ini. Sudah saatnya kita memilih mereka yang benar-benar berkilau karena kualitas dan integritas, bukan karena permainan politik dan citra palsu.

Penulis adalah pemerhati sosial dan politik Aceh