“Indonesia Not For Sale”, Sisi Lain Perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN

ORINEWS.id – Sejumlah organisasi dan masyarakat sipil di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur hari ini turut merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 RI tidak jauh dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelarnya dengan megah di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Perayaan tersebut dimanfaatkan untuk memberi pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwasanya kerusakan lingkungan dan pelemahan demokrasi tanah air tengah terjadi seiring dengan keberlanjutan proyek pemindahan ibu kota negara ini.

Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Arie Rompas menyoroti akhir masa jabatan Jokowi yang mewariskan masalah ketidakadilan, seperti beratnya utang luar negeri yang diemban oleh setiap warga negara Indonesia akibat proyek IKN yang dinilai serampangan dan ugal-ugalan. Ia pun mengatakan permintaan maaf Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI hanya omon-omon semata.

“Permintaan maaf Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan kemarin tidak ada artinya sete,” kata Arie dikutip siaran pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Sabtu (17/8/2024).

Arie menyebut, IKN yang selalu dielu-elukan Jokowi merupakan proyek gegabah yang merampas hak-hak masyarakat adat dan lokal. Proyek ini dinilai memberikan karpet merah untuk oligarki membesarkan kesejahteraan mereka semata.

“Ibarat mengobral negara ini, Jokowi memberikan izin penguasaan lahan hingga 190 tahun untuk investor di Nusantara. Kerusakan lingkungan akibat pembangunan IKN juga akan berimbas memperparah krisis iklim,” ujarnya.

Sebelum pembangunan IKN di Kalimantan Timur pun, Pulau Kalimantan telah dieksploitasi pemerintah dengan proyek sawit dan bubur kertas. Proyek ini pun menjadi pendorong utama deforestasi seluas 15 juta hektare serta perampasan tanah masyarakat adat dan lokal.

Berdasarkan data Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat sekitar 20 ribu hektare hutan di area IKN hilang selama lima tahun terakhir. Total tutupan hutan alam yang tersisa di wilayah IKN hanya 31.364 hektare, termasuk kawasan hutan mangrove seluas 12.819 hektar mempertegas tekad Jokowi membangun Nusantara sebagai ‘forest city’ hanya sesumbar.

“IKN adalah wajah paripurna dari ilusi kemegahan dalam perayaan kemerdekaan 79 tahun. Kebanggaan nasionalisme dan kebangsaan kita dijebak pada kemegahan infrastruktur semata,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, Fathur Roziqin Fen.

Fathur lantas menjelaskan fakta lapangan, seperti konflik agraria, dampak ekologis hingga kriminalisasinya seakan dikaburkan demi kelancaran pembangunan IKN. Selain itu, proyek ini juga mengancam keberlangsungan hidup para hewan endemik yang ada di Tanah Borneo.

“Proyek pembangunan IKN juga melahirkan silent victims, seperti orangutan, bekantan, pesut, dan keanekaragaman hayati di lanskap Teluk Balikpapan, yang habitat dan eksistensinya terancam tapi mereka tak bisa bersuara,” ucapnya.