ORINEWS.id – Polemik aturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang Paskibraka putri mengenakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan dikritik keras oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya.
Menurut Abdul Hadi, hal itu sudah menyimpang dari nilai Pancasila, sila pertama. Terlebih aturan berhijab itu hukumnya wajib bagi perempuan muslim.
“Alasan apapun, itu bertentangan dengan agama dan sila pertama Pancasila,” kata Gus Ahad, sapaan akrabnya, seperti dilansir RMOLJabar di Gedung DPRD Jabar, Kamis (15/8/2024).
Maka dari itu, Gus Ahad meminta Presiden Jokowi agar segera mengevaluasi Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP.
“Pimpinan harus dievaluasi ulang, jadi saya termasuk yang mendukung bapak presiden untuk segera mengganti Kepala BPIP,” pintanya.
Selain itu, Gus Ahad juga meminta agar peraturan tersebut segera dicabut. Hal itu dikarenakan dapat menjadi hambatan bagi anak-anak muda yang ingin sekali bisa tampil menjadi anggota Paskibraka.
“Cabut, jangan boleh ada peraturan negara yang menghalangi warganya yang berhijab untuk tampil di sebuah event yang sangat istimewa,” ucap legislator dari Fraksi PKS itu.
“Mungkin ini impian seumur hidup, bagi semua anak-anak SMA tampil di Paskibraka. Gara-gara hijab digagalkan dan benturkan sehingga harus melepas hijabnya,” tandasnya.
