ORINEWS.id – Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengungkapkan jadwal yang diduga milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih sejumlah partai politik besar.
Melalui sebuah unggahan di akun X pribadinya, Kamis (15/8), Said Didu mengklaim bahwa Jokowi berencana menguasai Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam pernyataannya, Said Didu menyebutkan bahwa Partai Golkar akan menjadi target pertama pada 20 Agustus 2024, disusul PKB dan PAN pada 24 Agustus. Sementara itu, menurutnya, kesepakatan dengan Partai NasDem telah tercapai, dan PKS sudah menyerahkan diri.
“Jadwal Jokowi merebut Partai: 1) @PartaiGolkar (20/8), 2) @DPP_PKB (24/8), 3) PAN (24/8), 4) @NasDem (sudah deal – selesai), 5) @PKSejahtera (sudah menyerahkan diri),” tulis Said Didu.
Lebih lanjut, Said Didu memperingatkan bahwa jika berhasil, Jokowi akan menguasai lebih dari separuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berjumlah 340 kursi atau 62 persen dari total. Hal ini, katanya, bisa menyebabkan presiden terpilih Prabowo Subianto hanya menjadi boneka.
“Akankah Presiden terpilih Pak @Prabowo jadi boneka?” ungkapnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kembali menegaskan isu bahwa Presiden Jokowi ingin mengambil alih posisi ketua umum PDIP yang saat ini dijabat oleh Megawati Soekarnoputri.
Hasto mengungkapkan hal ini ketika ditanya oleh media mengenai pernyataan Megawati di hadapan calon kepala daerah (cakada) yang menyebut adanya upaya pengambilalihan PDIP.
“Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri di dalam kabinet bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan,” kata Hasto di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024), dikutip dari CNN Indonesia.
Hasto juga mengingatkan bahwa rumor serupa juga pernah muncul terkait dengan Partai Golkar, yang akhirnya terbukti. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Megawati adalah benar dan penting untuk dipertimbangkan.
“Ibu Mega bukan hanya sekadar Ketua Umum PDIP, tapi juga putri dari proklamator dan Presiden RI pertama, Sukarno. Beliau sudah menjadi bagian dari sejarah dan ideologi bangsa ini,” tegas Hasto.
Dengan situasi ini, Hasto menegaskan bahwa seluruh kader PDIP siap membela Megawati dengan seluruh gagasan dan cita-citanya. Megawati sendiri, menurut Hasto, telah menyatakan kesediaannya untuk kembali menjadi Ketua Umum PDIP dalam rapat kerja nasional (Rakernas) kelima yang akan datang.
“Menjelang peringatan 17 Agustus, ini adalah momen yang tepat untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan dan kedaulatan rakyat, yang tidak boleh ditekan oleh siapa pun,” pungkas Hasto.[]
