*Oleh: Awalin Ridha, S. Pd
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 menjadi landasan penting dalam merumuskan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, yang tercermin dalam Pancasila.
Bagi negara yang majemuk seperti Indonesia, persatuan tidak berarti menghapus perbedaan, melainkan menghargai dan merayakan keragaman sebagai kekuatan kolektif. Inilah esensi dari Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang menegaskan bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki latar belakang, keyakinan, dan budaya yang berbeda-beda.
Namun, kebijakan penyeragaman pakaian bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) 2024 yang diusulkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip keseragaman dan penghargaan terhadap keragaman.
Dalam kebijakan tersebut, BPIP mewajibkan anggota Paskibraka, termasuk yang berhijab, untuk melepas jilbab mereka saat bertugas. BPIP berargumen bahwa penyeragaman ini adalah bentuk simbolisme kebangsaan yang diperlukan untuk menegaskan nilai-nilai kesatuan dalam acara kenegaraan.
Namun, kebijakan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai bahwa langkah ini bisa dianggap sebagai pemaksaan yang bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan penghargaan terhadap hak individu.
Meskipun BPIP menyatakan bahwa pelepasan jilbab dilakukan secara sukarela berdasarkan pernyataan kesediaan yang ditandatangani, tekanan sosial dan institusional yang mungkin timbul dalam situasi ini tak bisa diabaikan.
Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mengarah pada penghapusan identitas individu, khususnya yang terkait dengan keyakinan agama.
Dalam semangat kemerdekaan yang dirayakan setiap 17 Agustus, penting untuk diingat bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar yang membentuk negara ini, termasuk hak asasi dan kebebasan beragama.
Simbolisme kebangsaan seperti seragam Paskibraka seharusnya dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga kesatuan nasional dan penghormatan terhadap keragaman individu.
Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keragaman. Pendekatan ini harus memastikan bahwa simbolisme yang ditampilkan dalam acara kenegaraan tetap mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya Bhinneka Tunggal Ika.
Dengan demikian, perayaan kemerdekaan Indonesia dapat menjadi cerminan dari persatuan yang sejati—persatuan yang menghargai perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan bangsa, bukan sebaliknya.
Pancasila mengajarkan bahwa kekuatan bangsa terletak pada kemampuan untuk merangkul perbedaan dan menghargai setiap individu tanpa mengorbankan identitas mereka.
Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus terus berupaya untuk menjaga kesatuan dalam keragaman, sebuah prinsip yang menjadi landasan dalam memperingati kemerdekaan setiap tahunnya.
*Penulis adalah seorang Pemerhati Sosial dan Politik Aceh
