Soal Tanah Blang Padang, Pangdam IM: Jika Bukan Milik Kami, Akan Diserahkan ke Masjid Raya

ORINEWS.id – Polemik terkait status kepemilikan Lapangan Blang Padang yang telah menjadi isu di tengah masyarakat Banda Aceh akhirnya dijelaskan oleh Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen Nico Fahrizal.

Dalam pertemuan dengan pimpinan media, Ketua PWI Aceh, dan pimpinan organisasi lembaga online di Banda Aceh pada Senin (12/8/2024), Mayjen Nico memberikan penjelasan komprehensif mengenai pengelolaan dan status hukum lapangan yang menjadi ikon Kota Banda Aceh tersebut.

“Kodam IM memiliki bukti surat dan dokumen PSP yang terdaftar di Kementerian Keuangan,” tegas Nico.

Dia memastikan, pengelolaan Lapangan Blang Padang selama ini dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Selain menjaga kebersihan dan kerapian lapangan dengan melibatkan 30 karyawan, Kodam IM juga menyediakan fasilitas seperti mushalla untuk shalat dan melarang penjualan pada malam Jum’at.

Nico menambahkan, pemasukan dari pengelolaan lapangan diserahkan kepada Masjid Raya. Namun, ia mengakui masih adanya proses klarifikasi mengenai kepemilikan tanah tersebut, apakah merupakan milik Kodam IM atau tanah wakaf Masjid Raya.

“Jika bukan milik kami, akan kami serahkan kepada pemerintah daerah atau Masjid Raya,” jelasnya.

Pangdam IM juga menegaskan akan segera duduk bersama Pemerintah Aceh, DPRA, dan Kanwil Pertanahan untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak lagi menjadi bahan perdebatan atau dimanfaatkan secara politis.

Dalam kesempatan yang sama, Nico mengingatkan, peran TNI di masa damai saat ini adalah untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat, berbeda dengan masa konflik yang menuntut militansi.

Tantangan besar yang dihadapi Aceh, menurut Nico, adalah kebangkitan ekonomi wilayah ini.

“Semua komponen di Aceh, termasuk TNI, harus berperan aktif dalam membangun daerah,” kata putra kelahiran Banda Aceh ini.

Lebih lanjut, Nico mengungkapkan berbagai inisiatif TNI di Aceh, termasuk pengembangan lahan seluas 11.565 hektare di berbagai kabupaten/kota untuk mengatasi kekeringan dan revitalisasi 8.000 hektare lahan di Aceh Utara.

Selain itu, TNI juga telah membangun sekitar 52 jembatan di desa-desa yang membutuhkan di seluruh Aceh, serta membangun rumah-rumah dhuafa yang belum tersentuh bantuan pemerintah agar masyarakat dapat tinggal dengan nyaman.

Bagi anak-anak Aceh yang bercita-cita menjadi anggota TNI, Nico menegaskan bahwa mereka akan mendapatkan bimbingan dan pendampingan agar bisa lulus seleksi tanpa harus meminta bantuan pihak lain.

“Mereka harus belajar dan menjaga stamina serta kesehatan agar bisa lulus dengan usaha sendiri,” pungkas Nico.[]