ORINEWS.ID, Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli alias Tengku Abang, menegaskan, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah seharusnya mengundurkan diri jika ingin maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2024. Zulfadli menyatakan bahwa Bustami perlu menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik.
“Jangan sampai dia menggunakan semua fasilitas negara untuk menunjang ambisinya menjadi Gubernur Aceh,” ujar Zulfadli, Kamis (18/7/2024).
Hingga kini, menurut Zulfadli, belum ada surat pengunduran diri resmi dari Bustami kepada DPRA, sementara spanduk dukungan bagi Bustami untuk mencalonkan diri terus tersebar di berbagai daerah. Rencana Bustami untuk maju sebagai calon gubernur dinilai Zulfadli sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian awal.
“Bustami berjanji untuk fokus pada dua hal, yakni pelaksanaan Pilkada 2024 dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Aceh-Sumatra Utara,” kata Zulfadli.
Sebagai aparatur sipil negara dan penjabat gubernur, Bustami seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kalau ingin berpolitik, dia seharusnya mundur dari jabatannya dan status aparatur sipil negara,” tambahnya.
Zulfadli mempertanyakan dasar dukungan yang digunakan Bustami untuk maju.
“Seorang kandidat kepala daerah seharusnya mendapatkan dukungan dari rakyat, bukan hanya dari pejabat penting dan pengurus partai politik di Jakarta,” tegasnya.
Zulfadli juga menyebut adanya konsesi tambang yang mungkin akan diserahkan kepada pihak-pihak yang mendukung Bustami jika terpilih.
“Ini tidak perlu orang pintar untuk mengetahui hal ini. Menjual konsesi tambang adalah tindakan lazim di banyak pilkada,” katanya.
Ketua DPRA itu juga menyayangkan sikap ambigu Bustami. Menurutnya, Ketua Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, hanya meminta Bustami untuk fokus pada dua agenda besar, yakni Pilkada Aceh dan PON Aceh-Sumut.
“Sebagai seorang pria, Bustami harus menjaga amanah itu dengan tidak terlibat langsung dalam pilkada. Kalau benar-benar maju, dia harus mundur. Sesekali, jadilah pria yang perkataan dan perbuatannya sama. Jangan munafik,” tandas Zulfadli.
Zulfadli menekankan, Aceh adalah daerah yang harus dijaga dengan nilai-nilai kejujuran dan tidak dijadikan alat kepentingan pihak pusat yang berusaha meletakkan agen-agen mereka di Aceh tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat Aceh. []
