Orinews.id|Jakarta– Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Katalog Prangko 2024. Katalog Prangko berisi informasi tentang penerbitan prangko yang meliputi nama negara, seri, tanggal terbit, jenis, nilai nominal, nama dan gambar prangko, termasuk nama perancang, pencetak, serta harga prangko.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menyatakan peluncuran katalog, prangko dan Sampul Hari Pertama (SHP) bisa menjadi media pembelajaran dan benda filateli untuk koleksi.
“Prangko masih menjadi media pembelajaran dan benda filateli yang disenangi oleh masyarakat. Tercatat sebanyak lebih dari sepuluh juta keping prangko terjual selama tiga tahun terakhir,” tuturnya dalam Peluncuran Katalog Prangko 2024 di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Rabu (07/02/2024).
Selain peluncuran katalog, Kementerian Kominfo juga menerbitkan Prangko Shio Naga yang ditandai dengan penandatanganan SHP.
“Dalam penanggalan Tionghoa, Tahun 2024 merupakan Tahun Naga Kayu 2575. Perpaduan antara naga dan kayu menciptakan tahun yang penuh potensi dan sangat baik untuk mencapai kesuksesan,” ungkap Menteri.
Menkominfo menyatakan pengelolaan terhadap prangko yang memiliki berbagai manfaat menjadi tugas PT. Pos Indonesia.
“Tidak hanya sebagai bukti pengiriman pos, prangko memiliki peran yang strategis terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan nasional,” tegasnya.
Oleh karena itu, Menkominfo mengharapkan penerbitan Prangko Seri Shio Naga dapat menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap pengembangan budaya.
“Saya berharap peluncuran prangko serta layanan pos universal menjadi satu langkah maju bagi PT. Pos indonesia, untuk menjadi layanan pos dan logistik nasional andal dan terdepan,” tandasnya.
Dalam acara itu, Menkominfo didampingi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Direktur Pos Ditjen PPI Kementerian Kominfo Gunawan Hutagalung.
Tampak hadir Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandopatan, dan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Mariana Ginting.
