Orinews.id|Banda Aceh – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendesak pemerintah pusat untuk menangani masalah pengungsi Rohingya secara serius, khususnya dengan melibatkan lembaga PBB untuk pengungsi, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPRA Teuku Irawan Abdullah saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pengungsian Imigran Rohingya di Balee Meuseuraya Aceh (BMA), Selasa (2/1/2023).
“Kita minta melalui Kementerian Polhukam agar masalah pengungsi Rohingya ini ditangani dengan serius, khususnya dengan UNHCR,” kata Irawan kepada media.
Irawan mengatakan, kunjungan dan penyerahan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh fraksi PKS DPRA bersama fraksi PKS DPRK Banda Aceh dan Aceh Besar ini merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib pengungsi Rohingya yang sudah mendarat di Aceh.
Bantuan yang diberikan berupa sembako dan kebutuhan lainnya seperti pembalut wanita, makanan, air mineral, dan mainan anak-anak.
Irawan juga menegaskan, fraksi PKS dan masyarakat Aceh secara umum memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap pengungsi Rohingya. Ia mengatakan para pengungsi yang sudah datang ke Aceh harus diterima dan dibantu sesuai dengan kemampuan, tanpa membangun opini negatif.
“Mereka yang sudah datang ke sini mari kita terima dan kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai membangun opini bahwa kita tidak boleh membantu lagi,” tegas Irawan.
Fraksi PKS DPRA terus mengajak semua elemen masyarakat Aceh untuk menumbuhkan kembali rasa saling tolong menolong antar sesama.
“Selama ini kita menunjukkan rasa empati untuk Palestina, kita menggalang dana kemanusiaan bersama walaupun segi historisnya berbeda dengan Pengungsi Rohingya. Tapi sebagai seorang muslim kita juga harus membantu mereka,” tutur Irawan.
Selain itu, kata Irawan, fraksi PKS juga akan terus mengawal masalah pengungsi Rohingya hingga ada kepastian dari pemerintah pusat. Ia berharap pemerintah pusat dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik dan cepat.
“Sampai kapan mereka di Aceh itu tergantung kepastian dari pemerintah pusat. Dan kita tetap meminta kepada pemerintah melalui fraksi PKS di Jakarta supaya ini ditangani secara serius,” tutup Irawan.
|Reporter: Khairil Akram
|Editor: Awan
