Orinews.id|Banda Aceh – Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan penipuan yang mengatasnamakan Staf Ahli Kepresidenan bidang Tata Negara dan Hukum yang berinisial JP. JP diduga bersama-sama dengan Ketua LSM berinisial AD, telah melakukan penipuan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dengan menjanjikan bantuan hibah dari APBN.
Ketua umum FPMPA, M Jasdy, mengatakan dugaan penipuan ini terungkap setelah JP dan AD hadir dalam acara maulid akbar Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Abdya pada 14 Desember 2023. Dalam acara tersebut, Pj Bupati Abdya mengundang Habib Lutfi (anggota Wantimpimpres), Menteri PUPR, dan Dirjen Perhubungan.
“Namun, yang hadir pada acara itu adalah seseorang yang mengaku sebagai Staf Ahli Presiden bidang Tata Negara dan Hukum yang Berinisial JP yang didampingi oleh Ketua LSM dengan inisial AD,” kata Jasdy kepada awak media dalam siaran persnya, Sabtu, (16/12/2023).
Jasdy menambahkan, JP dan AD kemudian ikut berbagai kegiatan di Abdya, mulai dari maulid akbar, panen raya padi, dan peninjauan Teluk Surin yang didampingi langsung oleh Pj Bupati Darmansah. Selama kegiatan tersebut, JP dan AD mengaku sebagai utusan Presiden dan menawarkan bantuan hibah dari APBN untuk pembangunan Abdya.
“Saat ini kencang beredar pembicaraan hangat di kalangan pejabat dan masyarakat Abdya, bahwa saudara JP tersebut bukanlah Staf Ahli kepresidenan, hal ini sontak membuat heboh seluruh Masyarakat. Apalagi, mereka membawa nama lembaga kepresidenan, ini marwah lembaga negara. Kami minta APH untuk proaktif dan tidak pasif demi menjaga nama Presiden dan kehormatan Kabupaten Abdya,” ujar Jasdy.
Jasdy mengungkapkan, dari hasil investigasi, FPMPA menemukan bahwa JP dan AD pernah diduga terlibat kasus yang sama dengan mengatasnamakan Staf Ahli Presiden, dengan meminta sejumlah uang muka dan menjanjikan akan ada bantuan hibah dari APBN di Kabupaten Karimun beberapa waktu yang lalu.
“Ini modusnya hampir sama seperti di Abdya, bahkan kami mendapatkan kabar bahwa beberapa kepala SKPK dikumpulkan oleh Pj Bupati. Saat pertemuan tersebut, Pj Bupati dihadapan ‘Staf Ahli Presiden’ diminta membuat proposal agar mendapat proyek-proyek dari APBN, serta para kepala desa dikumpulkan juga di pendopo tadi malam, dengan tujuan yang kami anggap tidak jelas,” tutur Jasdy.
Jasdy menyarankan kepada Pj Bupati Darmansah, untuk membangun Abdya dengan cara yang lebih profesional dan transparan, serta tidak mudah tergiur oleh calo-calo proyek yang tidak jelas asal muasalnya. Jasdy juga mengkritik janji-janji Pj Bupati yang belum terealisasi, seperti investasi Arab di Teluk Surin, peternakan unggas di bekas PKS, dan pasar modern.
“Jangan langsung melompat-lompat dengan pencitraan membawa pulang investor, tapi hasilnya nihil, dan membuat masyarakat Abdya tambah kecewa. Seharusnya, lihat dulu potensi Abdya apa yang memungkinkan untuk dibuat dan juga beserta anggarannya. Selesai daripada itu, barulah memulai grand design dan perencanaan program yang matang,” pungkas Jasdy. []
