Orinews.id|Jakarta – Presiden Joko Widodo secara resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk memulai pembangunan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis, 2 November 2023. Presiden Jokowi meyakini pembangunan tersebut akan makin meningkatkan kepercayaan publik dan dunia usaha pada IKN dan mendukung pertumbuhan ekonomi di IKN.
“Keberadaan gedung perkantoran Bank Indonesia di IKN ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor karena otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pengembangan IKN, siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Jokowi, pembangunan kompleks perkantoran tersebut juga menunjukkan kesungguhan, komitmen, dan kesiapan pemerintah untuk membangun Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota berkelas dunia.
Di awal sambutannya, Presiden Jokowi kembali menjelaskan alasan perlunya ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara. Menurutnya, pemindahan dilakukan karena tingginya beban Pulau Jawa baik dari sisi jumlah penduduk maupun perputaran ekonomi.
“Kita perlu yang namanya pemerataan, baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Oleh sebab itu, sejak Presiden pertama Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta,” jelasnya.
Kepala Negara pun merasa senang karena setelah pemerintah memulai pembangunan Istana Presiden dan kantor-kantor pemerintahan di IKN, sektor swasta mulai berinvestasi juga. Menurutnya, hingga akhir Desember nanti realisasi investasi yang ada di IKN telah mencapai Rp45 triliun.
“Hitungan kita sampai Desember nanti total Rp45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Ada lima hotel yang akan segera dibangun: empat bintang lima, satu bintang empat. Ada empat rumah sakit yang juga sudah segera dimulai, dan juga sekolah,” ungkapnya.
Pembangunan di IKN sendiri dibiayai 20 persennya oleh pemerintah melalui APBN untuk infrastruktur dasar dan bangunan-bangunan pemerintah. Adapun 80 persen sisanya akan ditawarkan kepada sektor swasta dan dunia usaha melalui skema public private partnership atau PPP.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun.
