Orinews.id|Jakarta – Partai Demokrat mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Namun, keputusan akhir tetap diserahkan kepada Prabowo sebagai calon presiden (capres) dari koalisi Indonesia Maju.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rapat pleno pengurus DPP Partai Demokrat di Aula Yudhoyono, Jumat (13/10/2023). Rapat pleno ini membahas dua agenda utama, yaitu perkembangan situasi politik terkini terkait Pilpres 2024 dan pemilihan anggota legislatif.
“Demokrat tidak mengusulkan kader utamanya. Tapi, kita kemudian menyampaikan, baik juga untuk dipikirkan, nama Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dengan sejumlah faktor dan pertimbangan. Tetapi, pada akhirnya, kita kunci dengan satu kalimat yang jelas, itu pandangan dan masukan dari Partai Demokrat, selebihnya urusan pengambilan keputusan terkait dengan cawapres, ya dikembalikan, diberikan secara langsung kepada capres, yaitu Pak Prabowo Subianto yang sudah kita deklarasikan,” ujar AHY.
Selain itu, sebut AHY, setelah Demokrat mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres, mereka mendapatkan respons publik secara positif. Ia mengatakan ada sekitar 60 persen yang mengatakan bahwa sudah tepat Partai Demokrat keluar dari koalisi sebelumnya. Sekitar 54 persen mengatakan sudah tepat Partai Demokrat berada di koalisi saat ini mendukung Capres Prabowo Subianto.
“Mari tetap kita fokus bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Kita akan berjuang penuh,” serunya.
AHY juga menyinggung mengenai pertemuan antara Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (2/10) lalu.
Ia menyebut pertemuan itu salah satunya juga didorong oleh elite pimpinan partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM). AHY tak membantah apabila pertemuan kedua tokoh itu juga membahas urusan Pilpres 2024.
“Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100 persen tidak ada pembicaraan terkait itu,” tegasnya.
Adapun perihal isu reshuffle alias kocok ulang? AHY menegaskan bahwa terkait urusan kabinet tentu semua itu menjadi hak prerogatif Presiden.
“Jadi hanya Bapak Presiden yang bisa mengutarakan hal itu,” lanjutnya.
Sementara untuk agenda Pileg 2024, AHY meminta semangat kader untuk terus turun ke bawah dan bertemu rakyat untuk mendengarkan aspirasi mereka.
“Saya hanya mengingatkan, jangan sampai jumlah baliho lebih banyak daripada jumlah suara di TPS,” canda AHY disambut gelak tawa para pengurus Demokrat.
AHY juga mengakui semangat luar biasa yang dimiliki para kader. Ia mengapresiasi para kader yang terus dekat dengan masyarakat.
“Bagus itu. Jadi, semakin banyak bertemu masyarakat, semakin sering bertemu masyarakat, insya Allah kemenangannya juga makin baik,” tandasnya. [*]
