Orinews.id|Banda Aceh – Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh menyampaikan perkembangan perekonomian Aceh pada triwulan II-2023 yang melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini disampaikan dalam kegiatan diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh, Selasa (26/9/2023).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Rony Widijarto P, mengatakan bahwa perekonomian Aceh pada triwulan II-2023 tumbuh sebesar 4,37% (yoy), menurun dari triwulan I-2023 yang tumbuh sebesar 4,51% (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja sektor pertambangan yang mengalami kontraksi akibat melemahnya harga komoditas global.
“Secara spasial, pertumbuhan ekonomi terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, dan Lampung. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Sumatera Selatan (5,24%), Sumatera Utara (5,19%), dan Sumatera Barat (5,14%),” ujar Rony.
Rony menambahkan, inflasi Aceh pada Agustus 2023 tercatat sebesar -0,15% (mtm) atau 2,39% (yoy), menjadi provinsi dengan inflasi terendah ke-2 se-Sumatera. Inflasi Aceh terus menunjukkan perbaikan dan diperkirakan akan terus berada pada angka target inflasi nasional 3±1% sepanjang tahun 2023.
“Inflasi Aceh didorong oleh kolaborasi dan koordinasi antar anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Aceh. Kami juga terus menggalakkan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” jelas Rony.
Selain itu, Rony juga menyampaikan perkembangan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Aceh yang telah mencapai 415 ribu pengguna per Juli 2023, dengan pertambahan pengguna di tahun 2023 sebanyak 134 ribu pengguna atau 59,29% dari target BI Aceh sebanyak 226 ribu pengguna baru.
“QRIS merupakan salah satu inovasi pembayaran digital yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Kami berharap QRIS dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian Aceh,” tutur Rony.
Rony juga menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, Aceh masih sangat bergantung kepada konsumsi rumah tangga dengan pangsa 54,15% terhadap PDRB pada tahun 2022. Investasi hanya memiliki pangsa 32,02% terhadap PDRB di tahun yang sama.
“Nilai ini jauh tertinggal dibanding Maluku Utara (pangsa Investasi 74,52%) dan Sulawesi Tengah (pangsa Investasi 49,45%) yang merupakan provinsi dengan pertumbuhan tertinggi pertama dan kedua pada tahun 2022. Melihat hal tersebut, penting bagi Provinsi Aceh untuk mendorong pertumbuhan investasinya guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi mereka,” pungkas Rony.
Disebutkan, salah satu upaya Kantor Perwakilan BI Aceh dalam mendorong Investasi di Provinsi Aceh adalah melalui Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue (AGASID) 2023. AGASID 2023 merupakan kegiatan yang digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh bekerja sama dengan Regional Investor Relations Unit (RIRU)-Bank Indonesia Kantor Perwakilan Aceh, yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak, baik dalam maupun luar negeri, untuk berpartisipasi dalam pembahasan pembangunan dan investasi yang berkelanjutan dan berwawasan kepada pelestarian lingkungan, berdampak sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) atau ESG (Environmental, Social, and Governance). [*]
