Orinews.id|Banda Aceh – Ekonomi Aceh dinilai terus mengalami penurunan yang mengkhawatirkan. Berbagai indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, dan pengangguran menunjukkan angka negatif. Rakyat Aceh merasakan dampaknya dengan daya beli yang lemah, harga kebutuhan pokok yang melambung, dan lapangan pekerjaan yang sempit.
Salah satu faktor penyebab kondisi ini adalah kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh yang dinilai tidak mampu merumuskan program-program pembangunan yang inovatif dan efektif.
Hal ini diungkapkan oleh Pengamat sekaligus Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung dalam keterangannya kepada orinews.id di Banda Aceh, Minggu (17/9/2023).
Menurut Usman, Bappeda Aceh hanya sebatas menyalin program-program yang sudah ada tanpa melakukan evaluasi dan penyesuaian dengan kebutuhan dan potensi daerah. Ia menduga bahwa perencanaan program yang dirumuskan tersebut hanya sebatas copy paste saja.
“Jangan-jangan perencanaan program yang dirumuskan di Bappeda Aceh hanya sebatas copy paste saja?,” tanyanya.
Usman juga menyoroti penggunaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tidak terarah dan tidak sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Ia mencontohkan anggaran pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang begitu fantastis tapi tidak menyelesaikan permasalah yang sedang terjadi. Selain itu, ia juga mengkritik wacana penggunaan dana Otsus untuk pelaksanaan PON Aceh-Sumut 2024.
“Pelaksanaan PON bukan beban anggaran Otsus ataupun APBA, tapi itu sudah ditanggung melalui APBN, tinggal bagaimana pemerintah membangun komunikasi dan lobi ke pemerintah pusat. Jadi tidak boleh sepeserpun dana Otsus itu digunakan untuk pelaksanaan PON, itu akan mengabaikan amanah UUPA,” ujar Usman.
Usman berharap pemerintah Aceh dan DPRA dapat melahirkan program-program pembangunan Aceh 2027 kedepan yang punya nilai dan manfaat untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi Aceh, dan membuka lapangan kerja. Ia juga mendorong pemerintah Aceh untuk fokus pembangunan ekonomi mulai dari sektor pariwisata hulu ke hilir, perikanan, UMKM, pertanian dan sektor perkebunan.
“Bila fokus dan konsisten sektor tersebut tentu akan berdampak pada penguatan ekonomi Aceh dan membuka lapangan kerja bagi rakyat Aceh,” tutupnya. []
