Orinews.id|Banda Aceh – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis, 14 September 2023.
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat terhadap instansi terkait pemilik kapal dan pengurus kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Banda Aceh.
FKP dihadiri oleh narasumber dari Itjen II KKP RI, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja, dan dari Ortala KKP RI. Kegiatan ini dibuka oleh Sahono Budianto, Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo.
Dalam sambutannya, Sahono Budianto menyampaikan bahwa KKP menargetkan sektor kelautan dan perikanan tumbuh menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga kesehatan laut dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal ini dilakukan dengan implementasi pembangunan ekonomi biru melalui lima program strategis, yaitu memperluas wilayah konservasi, penangkapan ikan secara terukur, menjaga daya dukung lingkungan, penataan ruang laut, dan bulan cinta laut.
Salah satu program yang menjadi tantangan berat bagi PSDKP adalah penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) untuk kapal perikanan. SLO merupakan dokumen yang menjamin bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan teknis, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Untuk memberikan pelayanan terbaik pada penerbitan SLO, PSDKP Lampulo melakukan survei kepuasan masyarakat bagi pengguna layanan setiap triwulan.
“Kami berharap dengan adanya FKP ini, kami dapat mendapatkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan terkait pelayanan publik yang kami laksanakan. Kami juga mengajak semua pihak untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang kami lakukan, karena kami tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Sahono Budianto.
|Editor: Awan
