Disbudpar Aceh Dinilai Tak Punya Konsep Jelas Kelola Pariwisata

Orinews.id|Banda Aceh – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh telah menggelar Aceh Vespa Festival sebagai salah satu upaya promosi pariwisata di Aceh. Namun, kegiatan tersebut menjadi sorotan dari berbagai kalangan, termasuk seorang akademisi yang menilai Disbudpar Aceh tidak punya konsep yang jelas dalam tata kelola pariwisata.

Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh, T Hendra Faisal mengatakan, Aceh Vespa Festival digelar karena dampak positif dari promosi pariwisata yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Ia mengklaim, festival tersebut berdampak baik terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh.

“Promosi pariwisata itu kan tidak bisa dilihat secara langsung hasilnya, tapi harus dilihat secara jangka panjang. Tahun lalu kita gelar festival ini, tahun ini kita lihat ada peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh,” kata Hendra kepada wartawan usai aksi demo mahasiswa terkait event Aceh Vespa Festival yang menghabiskan anggaran Rp1 miliar, Kamis (3/8/2023).

Selain itu, Hendra juga menyebutkan bahwa event Aceh Vespa Festival 2023 berasal dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ilham Akbar.

“Event itu adalah aspirasi dari anggota DPRA, Ilham Akbar. Beliau sosok anak muda milenial yang sangat intens untuk membangun pariwisata Aceh. Alhamdullilah beliau punya program tersebut,” ujar Hendra.

Namun, pandangan Hendra ini tidak sejalan dengan pendapat Usman Lamreung, seorang akademisi dari Universitas Abulyatama (Unaya). Menurut Usman, apa yang dikatakan Hendra masih sangat normatif dan tidak didukung oleh data yang jelas.

“Kalau memang promosi pariwisata itu berdampak baik, harusnya ada bukti riil dan konkrit. Berapa persentase kunjungan wisatawan nasional dan mancanegara ke Aceh saban tahun sebagai perbandingan? Apa saja indikator keberhasilan promosi pariwisata yang digunakan?” tanya Usman, Jum’at (4/8).

Usman juga mempertanyakan alasan kegiatan ini masuk melalui anggaran pokok pikiran (Pokir) DPR Aceh. Ia menilai, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini bukan menjadi program strategis Disbudpar Aceh.

“Jika memang kegiatannya bagus, strategis, dan berdampak positif, kenapa pula program tersebut masuk melalui anggaran Pokir. Kegiatan klub mengapa harus difasilitasi dengan APBA? Kenapa bukan klub sendiri yang menyelenggarakan kegiatan tersebut? Ini menunjukkan bahwa Disbudpar Aceh tidak punya konsep yang jelas dalam tata kelola pariwisata,” kata Usman.

Usman menambahkan, kunjungan wisatawan ke Aceh saat ini tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan, ia mengatakan, Aceh sepi kunjungan wisatawan dibandingkan dengan daerah lain.

“Seharusnya ini menjadi bahan evaluasi Disbudpar Aceh. Apa penyebab sepinya kunjungan wisatawan ke Aceh? Jangan-jangan masalahnya bukan di promosinya, tapi di tata kelola dan pengembangan destinasi wisatanya. Masalah sarana dan prasarana dasar, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor bidang wisata juga perlu diperhatikan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Usman meminta Pj. Gubernur Aceh untuk segera mengevaluasi kinerja Disbudpar Aceh dan pejabat-pejabat lainnya yang tidak mampu mengelola pariwisata di Aceh.

sudah wajar kami sorot berbagai program festival yang saban tahun di buat Dinas Kebudayaan dan Parawisata dalam rangka promosi destinasi wisata Aceh, namun tidak berbanding lurus dengan hasilnya, Aceh tidak masuk bagian dari destinasi wisata strategis nasional, sehingga begitu banyak anggaran yang sudah diluncurkan berbagai untuk event dan festival yang katanya untuk mempromosikan pariwisata Aceh namun nyatanya tak berdampak apapun.

“Sudah banyak anggaran yang terbuang sia-sia untuk event dan festival yang katanya untuk mempromosikan pariwisata Aceh. Tapi nyatanya tidak berdampak apapun, tidak berbanding lurus dengan hasilnya. Bahkan, Aceh tidak masuk bagian dari destinasi wisata strategis nasional,” pungkasnya.

|Editor: Awan