Orinews.id|Banda Aceh – Panitia Khusus (Pansus) Dapil I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menemukan sejumlah proyek bersumber dari APBA yang terbengkalai atau tidak dilanjutkan penyelesaiannya tahun 2023.
Hal ini diketahui setelah Pansus Dapil I DPRA meninjau proyek-proyek tersebut sejak Sabtu (10/6/2023) hingga Kamis (15/6/2023) di wilayah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang.
Pansus Dapil 1 DPRA Tahun 2023 dipimpin oleh Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag sebagai Ketua, Sulaiman, SE sebagai Wakil Ketua, Muchlis Zulkifli, ST sebagai Bendahara. Anggota Pansus lainnya adalah H.T Ibrahim, ST.,MM , Darwati A. Gani, H. Azhar MJ Roment, Saifuddin Yahya, Ansari Muhammad S.Pt, M.Si, Drs. H. Abdurrahman Ahmad, Tezar Azwar, dan Teuku Irwan Djohan, ST.
Kegiatan hari pertama Pansus 1 DPRA ini dimulai dengan meninjau Aula Kodam Iskandar Muda di Neusu Kota Banda Aceh dan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blang Bintang, Aceh Besar.
Proyek pekerjaan Pemerintah Aceh yang menjadi perhatian Pansus DPRA Dapil I ini adalah basement DKA; Gedung C dan F Ulee Kareng; dan Gedung Serbaguna Lanud.
“Hasil dari kunjungan pertama ini ditemukan pekerjaan proyek yang terbengkalai atau tidak dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2023 ini, sehingga bangunan tersebut tidak fungsional sama sekali,” kata Irawan sebagai Pimpinan Pansus Dapil I DPRA dalam keterangannya kepada media, Jum’at (16/5/2023).
Kegiatan pada hari kedua dilanjutkan ke Kota Sabang. Setibanya di sana, Pansus Dapil I DPRA langsung turun ke Pantai Gapang, mereka menemukan aspal jalan yang belum selesai 100 persen dan beberapa fasilitas seperti jembatan yang putus.
“Kami juga menilai banyak fasilitas wisata yang menganggur, mungkin karena kurangnya promosi wisata, sehingga hanya terlihat beberapa wisatawan asing saja yang sedang menikmati keindahan pantai dan diving,” ujar Irawan.
Kemudian, Pansus Dapil I DPRA melanjutkan kunjungan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 2 dan SMA Negeri 2 Kota Sabang. Di sana mereka menerima laporan dari guru-guru sekolah tentang kebutuhan mobiler seperti kursi untuk murid-murid SMA Negeri 2.
“Kebutuhan ini mulai mendesak karena setiap tahun ajaran baru jumlah murid selalu saja bertambah. Sementara untuk kondisi interior dan eksterior bangunan sekolah sudah jauh lebih baik setelah renovasi di tahun anggaran 2023 ini,” jelas Irawan.
Pada malam harinya, Pansus Dapil I DPRA beraudiensi dengan Penjabat (Pj) Walikota Sabang, Reza Fahlevi dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Junaidi.
Dalam pertemuan tersebut, Pj. Walikota Sabang memberi masukan kepada Pansus Dapil I DPRA untuk memberi rekomendasi agar fasilitas wisata ditingkatkan, demikian juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang wisata.
Walikota Sabang juga berharap Pansus Dapil I DPRA mendukung penuh terkait payung hukum yang dibutuhkan Walikota dan BPKS dalam hal upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Sabang dan pendapatan asli daerah (PAD) Aceh.
Sementara itu, Kepala BPKS, Junaidi menjelaskan bahwa banyak pekerjaan BPKS di masa lalu yang mangkrak sampai dengan tahun lalu, dan tahun ini sedang diselesaikan.
“Ada yang sudah selesai ada juga yang masih kita perjuangkan, di antaranya terkait sengketa lahan dan aturan tata ruang di Kawasan Konservasi Perairan (KKP),” ujarnya.
Selain itu, Junaidi juga menyampaikan kepada Pansus Dapil I DPRA bahwa ada tiga hal yang sedang berjalan positif, yaitu pertama tren kunjungan wisata yang meningkat di masa-masa hari libur.
Kedua, kerja sama Aceh dengan India yang saat ini sudah masuk ranah kementerian RI dan sedang disiapkan BPKS terkait payung hukumnya. Ia berharap Pansus Dapil I DPRA bersedia menggunakan koneksinya ke pusat agar kementerian bersedia mempercepat proses payung hukum ini selesai.
“Dan disini BPKS juga mendapat tantangan lagi tentang persayaratan bagi hasil, baik dengan Perusahaan India, Pemerintah india dan indonesia, BPKS, dan Pemerintah Daerah. Dan ini juga sedang kita selesaikan lagi tahun ini,” ujar Junaidi.
Ketiga, kata dia, BPKS hampir mencapai final dengan pemerintah pusat terkait proyek prioritas nasional di Sabang, Pulo Aceh dan Pulau Nasi. BPKS perlu menyiapkan lahan yang dibutuhkan, sekali lagi BPKS memerlukan Payung hukum Tata Ruang ini selesai dan menyelesaikan beberapa sengketa lahan yang mungkin terjadi kedepan.
Selanjutnya, kegiatan pada hari ketiga, Tim Pansus Dapil I DPRA melihat progress pembangunan Rumah Sakit Kota Sabang yang “mangkrak”. Tapi sebelumnya Tim Pansus mengawali kunjungan ke Rumah Sakit Tipe C yang lama.
Dalam kunjungan ini, mereka mendapat informasi tentang kurangnya SDM Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di rumah sakit tersebut.
Usai melihat kondisi rumah sakit, Pansus Dapil I DPRA meninjau bangunan Rumah Sakit yang baru. Dalam kesempatan itu, Pimpinan Rumah Sakit menerangkan beberapa fasilitas kesehatan yang belum tersedia sehingga bangunannya belum dapat digunakan sebagaimana fungsinya seperti lift, alat medis, dan hal penting lainnya.
“Semoga dengan kunjungan Bapak Ibu Pansus Dapil 1 DPRA ini dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh agar masyarakat Aceh khususnya yang berada di Kota Sabang bisa segera menikmati layanan kesehatan disini,” ujar Dirut Rumah Sakit tersebut.***
|Editor: Awan
