Orinews.id|Banda Aceh – Tokoh Muda Barat Selatan (Barsela) Aceh, Yoesrijalmi Sesalkan keputusan Pimpinan DPR Aceh terkait munculkan satu nama saja Calon Penjabat (Pj) Gubernur Aceh periode 2023-2024. Pasalnya, keputusan tersebut dinilai sarat kepentingan politik oligarki dan belum mengakomodir kepentingan seluruh rakyat Aceh.
Yoes mengatakan, Padahal sebagai intansi Legislatif Aceh, Pimpinan DPRA harus mengacu kepada surat Kemendagri Nomor: 100.2.1.3/2971/SJ, tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada pimpinan DPR Aceh.
Dimana Isinya, meminta kepada DPRA untuk mengusulkan tiga nama untuk mengisi jabatan menjadi Pj. Gubernur Aceh periode 2023-2024 oleh Menteri Dalam Negeri.
Usulan tiga nama tersebut, sesuai amanat Pasal 201 ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengisi kekosongan jabatan gubernur pada tahun 2022.
“Jika pimpinan DPRA hanya munculkan satu nama saja, ini jelas pembodohan publik dan kuat dugaan ada Kong kalikong dengan Sekda Aceh. Untuk tokoh birokrat, biarkan Bustami Hamzah yang mengurus, namun untuk memimpin Aceh kedepan carilah nama yang lain, masih banyak potensi Tokoh Aceh lainnya yang memiliki integritas dan Kapasitas untuk membangun Aceh, “ungkap Yoes kepada media melalui whatsapp, Senin, (12/6/2023).
Yoes menduga, keputusan tersebut seperti adanya “Main mata”, Secara akal sehat itu tidak mungkin, kenapa hanya satu nama calon saja yang dimunculkan, ada apa?.
Sebab calon Pj. Gubernur Aceh adalah sosok pemimpin Aceh yang bertanggung jawab untuk kemaslahatan rakyat Aceh atas keseluruhan, baik dari segi pembangunan, pendidikan, ekonomi dan lainnya.
“Kami harap para pimpinan wakil rakyat Aceh, untuk tidak buta melihat kondisi Aceh hari ini. dimana angka kemiskinan terus meningkat dan pengangguran kian menjamur, seharusnya DPRA objektif menjaring Pemimpin yang benar-benar loyal dengan kondisi rakyat hari ini,”ujarnya.
Yoes menyarankan, Pimpinan DPRA membentuk Tim khusus (berintegritas) untuk menjaring nama-nama calon Pj. Gubernur Aceh kedepan, karena ini menyangkut kepentingan seluruh rakyat aceh.
Menurutnya, usulan calon nama PJ Gubernur Aceh adalah bentuk sikap pribadi Oknum Pimpinan DPRA yaitu saudara Safaruddin, dan itu seperti tidak mewakili lembaga DPRA. itu patut dicurigai dan perlu dipertanyakan. Dengan lembaga yang begitu besar masih ada kecolongan dan pembodohan Publik yang di mainkan oleh oknum-oknum tertentu, tutupnya.
