Disnak Aceh Terima Penghargaan dari PDHI

Orinews.id|Banda Aceh – Pemerintah Aceh menerima penghargaan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah Aceh melalui Dinas Peternakan Aceh dinilai berhasil, dalam percepatan zero case penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Aceh serta menjadi mitra strategis yang konsisten mendukung PDHI.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDHI Pusat Muhammad Munawaroh, didampingi Ketua PDHI Aceh Nurdiansyah Alasta, yang diterima oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran, pada acara Pelantikan Pengurus PDHI Aceh periode 2023-2027, di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Minggu (5/3/2023).

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. Iskandar, AP, S.Sos, M.Si saat membacakan sambutan tertulis Penjabat Gubernur Aceh menegaskan, dokter hewan adalah profesi yang sangat penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mendorong kemajuan sektor pangan.

“Selama ini, masih ada anggapan bahwa dokter hewan hanya membidangi urusan kesehatan hewan saja. Padahal lebih dari itu. Profesi ini justru sangat penting dalam melindungi kesehatan rakyat dan kemajuan sektor pangan, peran Dokter Hewan dalam pembangunan bangsa tidak bisa dikatakan kecil, sebab profesi ini sangat dibutuhkan dalam menentukan kebijakan mengenai segala hal terkait ternak dan hewan,” kata Iskandar.

Apalagi, lanjutnya, di era perdagangan bebas, tantangan pembangunan di bidang Peternakan semakin kompleks. Kondisi ini turut membuat peran dokter hewan mengalami pergeseran, dari pendekatan penyakit, menjadi pendekatan kesehatan hewan. Kondisi itu semakin diperketat lagi dengan persaingan perdagangan ternak dan hasil ternak antar negara, di mana isu bisnis ternak juga mengalami pergeseran, dari konsep risiko nol (zero risk) menjadi konsep risiko yang masih dapat diterima (acceptable risk).

“Semua perubahan ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri bagi profesi dokter hewan. Perubahan ini paralel dengan kemajuan ekonomi global, terutama dengan adanya perjanjian perdagangan antara negara di bidang peternakan,” ujar Iskandar.

Hal ini, kata dia, menuntut reaksi cepat dari para dokter hewan, sebagai tenaga ahli guna mengantisipasi setiap perubahan dengan perhitungan analisa risiko yang kritis dan sistematis. Sebagai wadah berhimpunnya para dokter hewan di Aceh, PDHI sudah semestinya tanggap dengan situasi ini.

“Untuk itu saya mengimbau pengurus PDHI yang baru, bisa lebih aktif bergerak di tataran masyarakat. Komunikasi PDHI dengan pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan, sebab tingkat konsumsi ternak masyarakat Aceh termasuk tinggi,” tutur Iskandar.

“Semoga bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PDHI Aceh. Selanjutnya kepada pengurus PDHI Aceh masa bakti 2023-2027, saya ucapkan selamat bekerja. Semoga mampu berkiprah dalam mendukung pembangunan daerah di bidang Kesehatan hewan dan pangan. Terima kasih,” harapnya.

PDHI Siap Bersinergi dan Berkolaborasi dengan Pemerintah

Sementara itu, Ketua Umum PDHI Pusat Muhammad Munawaroh, dalam sambutannya menegaskan kepada seluruh anggota PDHI tentang komitmen dan dukungan PDHI pada program-program Pemerintah.

“PDHI tidak ada gunanya jika tidak mampu memberikan sumbangsih bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi sangat dibutuhkan, tanpa dua hal tersebut, maka kita tidak berarti apa-apa. Kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kami tegaskan, bahwa PDHI siap berkolaborasi dan bersinergi untuk negeri,” ujar Munawaroh.

Ketum PDGI Pusat menambahkan, saat ini peran dokter hewan sangat dibutuhkan, karena saat ini dunia sedang dilandabeberapa virus baru, yaitu penyakit Lumpy Skin Disease dan Penyakit Mulut dan Kuku.

“Beberapa waktu lalu, sempat mewabah PMK, Alhamdulillah Aceh kini sudah zero case. Selanjutnya LSD. Kini, kita dihadapkan lagi dengan virus yang sudah lama hilang tapi hadir kembali, yaitu flu burung. Kita harus waspada dan hati-hati karena virus ini sangat berpotensi menular ke manusia,” kata Munawaroh.

“PDHI siap mendukung agar Aceh tidak terpapar. Upaya pencegahan sangat penting agar virus ini tidak menyebar karena tentu saja masyarakat peternak, khususnya peternak unggas yang akan dirugikan, dan secara langsung akan memperlambat gerak perekonomian nasional,” imbuh Ketum PDHI.

Ketum PDHI menambahkan, dalam hal penanganan stunting, seluruh anggota PDHI dapat berperan serta karena stunting dapat dicegah dengan memakan minimal satu butir telur selama tiga bulan berturut-turut, khususnya anak usia 3 bulan hingga 6 bulan. []