Orinews.id|Banda Aceh – Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Provinsi Aceh mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menggantikan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang selama ini dipimpin oleh Achmad Marzuki.
“Kami meminta Mendagri segera menyiapkan Pj Gubernur Aceh baru untuk mengantikan saudara Achmad Marzuki,” tegas Wakil Ketua PD Satria Aceh, Ramadhana dalam keterangannya kepada media, Kamis, 9 Februari 2023.
Menurutnya, kepemimpinan Pj Gubernur Aceh selama ini tidak mampu mengurus dan memberikan perubahan yang baik bagi Aceh dan masyarakatnya, terutama dalam mengurangi angka kemiskinan di Bumi Serambi Mekkah ini.
“Jadi beliau cukup diberi waktu satu tahun saja memimpin Aceh, dan diserahkan kepada figur yang lebih mampu mengurus dan membangun negeri Serambi Mekah ini dengan baik, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Dan ini harus segera dipertimbangkan oleh Mendagri sebelum Pilkada Aceh 2024 digelar,” ujar Ramadhana.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 17 Januari 2023 lalu, mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami peningkatan dari 806,82 ribu menjadi 818,47 ribu orang, atau persentasenya naik dari 14,64 persen pada Maret 2022 menjadi 14,75 persen pada September 2022.
Artinya, Aceh mengalami peningkatan penduduk miskin sebesar 11,7 ribu orang dibandingkan kondisi pada Maret 2022 lalu.
Karena itu, Ramadhan sangat berharap kepada Mendagri untuk mengamanahkan kepemimpinan Pj Gubernur Aceh kedepan agar diisi oleh putra Aceh sendiri yang betul-betul memahami persoalan Aceh, dan mempunyai rekam jejak serta pengalaman kepemiminpan publik yang baik di pemerintahan.
“Hemat kami bahwa Aceh ini memang harus dipimpin oleh putra daerah sendiri, karena putra daerah lebih memahami kondisi Aceh, sosial kulturalnya, dan terutama cara berkomunikasi,” tutur Ramadhana.
Disisi lain, Organisasi Sayap Partai Gerindra itu juga turut mengkritisi gaya komunikasi Juru Bicara (Jubir) pemerintah Aceh yang terkesan sangat emosional ketika mendapat kritikan publik.
“Jadi saya rasa kedepan pemerintah Aceh tidak perlu mengangkat juru bicara lagi, cukup Pj Gubernur saja yang berkomunikasi langsung dengan rakyatnya,” harap Ramadhana.
Tak hanya itu, Wakil Ketua Satria Aceh ini juga menyorot carut marut kondisi Aceh selama ini, termasuk belum selesainya proses penentuan calon Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh, yaitu bank milik pemerintah Aceh itu sendiri.
“Kalau kondisi ini juga belum selesai, kita berharap semoga Pj Gubernur Aceh kedepan bisa segera menentukan Dirut Bank Aceh yang baru, tentunya diisi oleh putra Aceh sendiri,” tutup Ramadhana.
|Editor: Awan
